Banjir 2025 Jangan Jadi Arsip, KAMMI Medan Desak Pemko Perkuat Antisipasi
RAJANEWS.Xyz l Medan — Menjelang musim penghujan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Medan meminta Pemerintah Kota Medan memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi banjir. Pengalaman banjir besar pada akhir November 2025 dinilai harus menjadi pembelajaran penting agar bencana serupa tidak kembali memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, Selasa (22/09/2026).
Pada bencana banjir November 2025, Pemerintah Kota Medan mencatat sebanyak 85.591 jiwa mengungsi di 305 lokasi. Besarnya jumlah warga yang terdampak menunjukkan bahwa banjir bukan sekadar persoalan genangan air, melainkan menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari keselamatan, kesehatan, pendidikan, mobilitas hingga aktivitas ekonomi warga.
Banjir juga dapat menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang tidak langsung terlihat setelah air surut. Aktivitas perdagangan dan pekerjaan masyarakat dapat terganggu, mobilitas warga terhambat, sementara keluarga terdampak harus menghadapi proses pembersihan dan pemulihan rumah serta kerusakan barang dan fasilitas yang dimiliki.
Karena itu, KAMMI Medan menilai pengalaman tahun lalu semestinya menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Kota Medan. Penanganan banjir tidak seharusnya hanya berorientasi pada respons ketika bencana telah terjadi, tetapi harus diperkuat melalui langkah pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini.
Ketua Umum KAMMI Medan, Azli Ritonga, mengatakan bahwa pengalaman banjir tahun lalu harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem kesiapsiagaan bencana di Kota Medan.
“Kejadian bencana tahun lalu harus menjadi pembelajaran yang cukup serius bagi Pemerintah Kota Medan. Jangan sampai tahun ini kelambanan penanganan bencana itu terulang. Saya yakin hari ini Pemko Medan punya fasilitas yang cukup untuk mengantisipasi kebutuhan warga apabila banjir terjadi, apalagi kita telah memasuki musim penghujan,” ujar Azli Ritonga.
Menurut Azli, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan berbagai langkah preventif sebelum intensitas hujan meningkat. Pemeriksaan drainase, pemantauan kawasan rawan banjir, kesiapan pompa dan peralatan evakuasi, hingga koordinasi antarinstansi perlu dipastikan berjalan secara nyata, bukan hanya menjadi rencana di atas kertas.
“Kita tidak ingin pemerintah baru bergerak setelah air sudah masuk ke rumah-rumah warga. Antisipasi harus dimulai sebelum bencana terjadi. Infrastruktur harus diperiksa, titik-titik rawan harus dipetakan, dan perangkat pemerintah sampai tingkat kelurahan harus mengetahui apa yang harus dilakukan ketika kondisi darurat terjadi,” tegas Azli.
Banjir Berdampak pada Kehidupan Sosial dan Ekonomi
KAMMI Medan juga menilai dampak banjir perlu dilihat lebih luas. Ketika akses jalan terganggu, aktivitas perdagangan terhenti, fasilitas pendidikan terdampak, dan masyarakat harus mengungsi, maka konsekuensinya tidak hanya berupa kerugian material, tetapi juga terganggunya aktivitas sosial dan produktivitas warga.
Bagi masyarakat yang mengandalkan pendapatan harian, terhentinya aktivitas kerja atau usaha selama beberapa hari dapat memberikan tekanan ekonomi terhadap keluarga. Setelah banjir surut, warga juga masih harus mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya untuk membersihkan serta memulihkan kondisi rumah dan lingkungan.
Dari sisi sosial, pengungsian dalam jumlah besar juga membutuhkan kesiapan pemerintah dalam menyediakan tempat yang layak, makanan, air bersih, layanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta informasi yang mudah diakses masyarakat.
Azli menilai kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan harus menjadi bagian utama dari kebijakan pengendalian banjir.
“Warga Medan tidak hanya membutuhkan bantuan ketika banjir datang, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa pemerintah telah bekerja sebelum banjir itu terjadi. Informasi yang cepat, sistem peringatan dini yang berjalan, serta koordinasi yang jelas akan membuat masyarakat lebih siap dan dapat mengurangi risiko ketika bencana benar-benar terjadi,” kata Azli.
Menurut KAMMI Medan, terdapat sejumlah langkah yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan, antara lain normalisasi dan pemeliharaan drainase secara berkala, pemantauan kawasan rawan banjir, penguatan sistem peringatan dini, kesiapan posko dan peralatan evakuasi, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah kota, BPBD, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat.
KAMMI Medan juga mendorong keterbukaan informasi mengenai program dan anggaran pengendalian banjir. Keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui program pencegahan yang telah dilakukan sekaligus ikut mengawasi pelaksanaannya.
KAMMI Medan berpandangan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menghadapi persoalan banjir tidak hanya dapat dilihat dari seberapa cepat bantuan diberikan setelah bencana terjadi. Lebih dari itu, kesiapsiagaan juga perlu dinilai dari seberapa jauh risiko dapat dikurangi sebelum bencana datang.
“Pemerintahan yang hadir adalah pemerintahan yang mampu membaca risiko sebelum menjadi bencana. Karena itu, kami berharap pengalaman tahun lalu tidak berhenti sebagai catatan, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan, kesiapan, dan tindakan nyata,” tutup Azli Ritonga.
KAMMI Medan berharap musim penghujan tahun ini dapat dilalui dengan kesiapsiagaan yang lebih baik. Pengalaman 2025 hendaknya tidak sekadar menjadi bagian dari arsip kebencanaan Kota Medan, tetapi menjadi dasar untuk membangun sistem pencegahan yang lebih kuat dan perlindungan masyarakat yang lebih baik.
Hadir sebelum hujan, siaga sebelum banjir.
Redaksi
