Dugaan Penimbunan Solar dan Aktivitas Penimbunan Lahan di Pesisir Kabil Disorot, PT Mikro Steel Perkasa Diminta Beri Klarifikasi

BATAM – Rajanews.xyz – Aktivitas keluar masuk kendaraan pengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di sebuah gudang yang dikaitkan dengan PT Mikro Steel Perkasa, berlokasi di Jalan Patimura, Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, menjadi sorotan.

Berdasarkan pantauan tim media di lokasi, sejumlah truk yang diduga mengangkut solar terlihat keluar masuk area gudang tersebut. Namun, akses menuju lokasi terpantau sangat terbatas sehingga tim media mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi dan melakukan konfirmasi langsung kepada pihak pengelola.

Selain aktivitas kendaraan pengangkut BBM, tim media juga memperoleh informasi dari sumber di sekitar lokasi mengenai dugaan adanya pembagian sejumlah uang kepada beberapa pihak media agar aktivitas di lokasi tersebut tidak diberitakan.

Informasi tersebut masih memerlukan penelusuran dan verifikasi lebih lanjut. Redaksi tidak dapat menyimpulkan adanya praktik pemberian uang untuk membungkam pemberitaan sebelum memperoleh bukti dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Tak hanya itu, kondisi lahan di sekitar gudang juga menjadi perhatian. Terlihat adanya aktivitas penimbunan atau perubahan bentang lahan di kawasan tepi laut yang diduga berpotensi mempersempit area pesisir. Legalitas kegiatan tersebut, termasuk kesesuaian tata ruang dan perizinan lingkungan, perlu dipastikan melalui pemeriksaan instansi berwenang.

Aspek Hukum dan Pengawasan Disorot 

Dalam ketentuan perundang-undangan, kegiatan penyimpanan, pengangkutan, maupun niaga BBM wajib memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur sanksi pidana terhadap kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tanpa perizinan yang dipersyaratkan.

Sementara itu, Pasal 55 UU Migas mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi. Ketentuan tersebut sebagaimana telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan terkait Cipta Kerja.

Apabila terbukti memenuhi unsur pelanggaran Pasal 55, pelaku dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Adapun pelanggaran terkait kegiatan penyimpanan dan pengangkutan tanpa izin juga memiliki ketentuan sanksi tersendiri.

Namun, penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, bukti, serta pembuktian unsur pelanggaran oleh aparat penegak hukum.

Instansi Terkait Diminta Lakukan Pemeriksaan

Menyikapi temuan dan informasi tersebut, instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, BPH Migas, serta instansi perizinan dan pengawasan lingkungan di Kota Batam, diharapkan dapat melakukan penelusuran secara objektif.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan beberapa hal, di antaranya legalitas penyimpanan dan distribusi solar, asal-usul BBM yang berada di lokasi, kelengkapan perizinan kegiatan usaha, serta legalitas aktivitas penimbunan lahan di kawasan pesisir.

Langkah pengawasan tersebut penting agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan BBM maupun peraturan perlindungan lingkungan dan tata ruang.

Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih berupaya menghubungi pihak PT Mikro Steel Perkasa untuk memperoleh klarifikasi terkait aktivitas gudang, kendaraan pengangkut solar, dugaan pemberian uang kepada sejumlah pihak media, serta aktivitas penimbunan lahan di sekitar kawasan tersebut.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak perusahaan maupun instansi terkait untuk menyampaikan penjelasan dan hak jawab guna menjaga keberimbangan informasi sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Bersambung…

Redaksi

error: Content is protected !!