BPI KPNPA-RI Siapkan Hasil Aksi Massa untuk Kapolri, Desak Reformasi Polri Nyata: Hukum Jangan Tumpul ke Atas

Delapan Agenda Reformasi Polri Disiapkan, Rahmad Sukendar Minta Audiensi dengan Kapolri Suyudi dan Desak Kasus Dugaan Penyadapan Diusut hingga Aktor Utama

RAJANEWS.Xyz l JAKARTA – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Organisasi tersebut akan menyampaikan hasil evaluasi dan aspirasi dari aksi massa kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sekaligus mengajukan permohonan audiensi khusus.

Ketua Umum BPI KPNPA-RI, Dr. (H.C.) TB Rahmad Sukendar, S.Sos., S.H., M.H., mengatakan bahwa reformasi Polri harus menjadi agenda nyata yang dilaksanakan secara konsisten, bukan sekadar slogan atau program di atas kertas.

Menurut Rahmad, di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Polri harus menjadi institusi yang kuat, profesional, sejahtera, humanis, dan berintegritas serta mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat.

“Polri harus kuat, profesional, sejahtera, dan berintegritas. Penegakan hukum harus benar-benar tegak tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kompromi terhadap segala bentuk pelanggaran, baik pungutan liar, pemerasan, korupsi, kolusi, maupun nepotisme,” tegas Rahmad saat memberikan keterangan kepada awak media di Tangerang Selatan, Sabtu (21/11/2026).

Ia menegaskan, jangan sampai masih muncul kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Setiap perkara harus ditangani berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan karena jabatan, kekayaan, kedekatan, maupun kepentingan politik.

DELAPAN AGENDA PRIORITAS REFORMASI POLRI

BPI KPNPA RI menilai evaluasi terhadap kinerja 100 hari kepemimpinan Kapolri harus menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan institusi kepolisian secara menyeluruh.

Rahmad Sukendar menyampaikan delapan agenda prioritas yang perlu menjadi perhatian serius Kapolri.

1. Polisi Dekat dan Cinta Masyarakat. Polri harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang humanis serta responsif.

2. Penegakan Hukum Berkeadilan. Seluruh masyarakat harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

3. Pemberantasan Pungli, Pemerasan, dan Korupsi. Tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan kepolisian.

4. Pengawasan Internal dan Eksternal. Memperkuat pengawasan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.

5. Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi Berbasis Kompetensi. Mengutamakan prestasi, kemampuan, rekam jejak, dan integritas.

6. Transparansi Pelayanan dan Penanganan Perkara. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan profesional dan kepastian hukum.

7. Peningkatan Kesejahteraan Anggota Polri. Evaluasi gaji, tunjangan, fasilitas kedinasan, perlindungan kesehatan, serta keselamatan anggota harus menjadi prioritas negara.

8. Perlindungan HAM dan Kebebasan Masyarakat. Seluruh pelaksanaan tugas kepolisian harus menghormati hak asasi manusia dan ketentuan hukum.

KESEJAHTERAAN ANGGOTA JANGAN DIKESAMPINGKAN

Rahmad Sukendar juga mengingatkan bahwa reformasi Polri tidak hanya berorientasi pada penindakan dan pengawasan, tetapi harus memperhatikan kesejahteraan seluruh anggota kepolisian.

Menurutnya, anggota Polri yang menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menghadapi berbagai risiko di lapangan, dan mengabdikan diri kepada masyarakat harus mendapatkan penghargaan serta kesejahteraan yang layak.

Namun, peningkatan kesejahteraan harus berjalan beriringan dengan pengawasan dan penegakan disiplin.

“Jangan sampai anggota yang bekerja dengan baik justru tidak mendapatkan perhatian, sementara oknum yang menyalahgunakan kewenangan dibiarkan. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai hukum, tanpa melihat pangkat maupun jabatannya,” ujarnya.

BPI KPNPA-RI MINTA WAKTU KHUSUS BERTEMU KAPOLRI

Sebagai tindak lanjut aksi massa, BPI KPNPA-RI berencana menyerahkan hasil evaluasi, aspirasi, dan rekomendasi organisasi secara resmi kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

BPI KPNPA-RI juga akan mengajukan permohonan audiensi khusus agar dapat bertemu langsung dengan Kapolri untuk menyampaikan delapan agenda prioritas reformasi Polri tersebut.

Rahmad menegaskan, aksi massa yang telah dilaksanakan bukan sekadar menyampaikan pendapat, tetapi merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap masa depan institusi kepolisian.

“Kami tidak ingin aksi massa hanya berhenti sebagai kegiatan menyampaikan pendapat. Ada aspirasi dan harapan masyarakat yang harus ditindaklanjuti. Karena itu, kami akan meminta waktu kepada Kapolri untuk menyampaikan langsung hasil aksi, evaluasi, serta rekomendasi BPI KPNPA-RI,” tegasnya.

Ia berharap Kapolri membuka ruang komunikasi dengan elemen masyarakat dan organisasi pengawas independen agar pembenahan Polri dapat berjalan secara terbuka dan berkelanjutan.

RAHMAD SUKENDAR: JAGA PRABOWO SAMPAI SELESAI MASA JABATANNYA

Dalam kesempatan tersebut, Rahmad Sukendar juga menyampaikan komitmen BPI KPNPA- RI untuk mendukung stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatannya.

Ia meminta seluruh elemen bangsa menjaga stabilitas nasional dan tidak membiarkan kepentingan negara terganggu oleh berbagai persoalan yang belum terselesaikan.

Selain itu, Rahmad kembali menyoroti kasus dugaan penyadapan yang sebelumnya menjadi perhatian publik. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh hingga mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.

“Jaga Prabowo sampai selesai masa jabatannya dan tuntaskan kasus penyadapan sampai ke otak utamanya. Jangan berhenti hanya pada pihak-pihak tertentu. Apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” tegas Rahmad.

Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.

REFORMASI POLRI HARUS MENGEMBALIKAN MARWAH INSTITUSI

Menutup keterangannya, Rahmad Sukendar menegaskan bahwa Polri yang kuat bukanlah institusi yang ditakuti karena kewenangannya, melainkan institusi yang dihormati karena integritas, ketegasan, keadilan, dan pengabdiannya kepada masyarakat.

Ia menilai harapan masyarakat sebenarnya sederhana, yakni hukum harus tegak, keadilan tidak boleh diperjualbelikan, dan kepolisian harus benar-benar menjadi pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat.

“Memang reformasi Polri bukan pekerjaan mudah. Bahkan mungkin ada kebijakan yang tidak populer. Namun, seorang pemimpin harus berani mengambil langkah tegas demi kepentingan institusi dan masyarakat. Ketegasan Kapolri harus diikuti seluruh jajaran, mulai dari Mabes Polri hingga tingkat Polsek,” ungkapnya.

BPI KPNPA-RI menegaskan siap mengawal, mengawasi, dan mendukung pembenahan Polri melalui kritik konstruktif serta kontrol sosial yang bertanggung jawab.

“Tujuan kami bukan melemahkan Polri, tetapi memperkuat Polri. Kami ingin Polri kembali kepada marwahnya sebagai institusi negara yang profesional, bersih, berwibawa, berintegritas, dan benar-benar dicintai rakyat,” pungkas Rahmad Sukendar.

Redaksi

Penulis: Said Yan Rizal"Editor: RAJANEWS.Xyz"
error: Content is protected !!