Aktivitas Bongkar Muat di Pelabuhan di Sekupang Disorot, Legalitas dan Pengawasan Lalu Lintas Barang Dipertanyakan, Nama Ali Disebut

Legalitas Pelabuhan dan Administrasi Kapal Jadi Sorotan

BATAM – Viral, Aktivitas bongkar muat di sebuah pelabuhan rakyat yang berada di kawasan industri Kecamatan Sekupang, Kota Batam, menjadi sorotan publik. Dikabarkan, Pelabuhan yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Pelabuhan Ali tersebut diduga menjadi salah satu jalur lalu lintas (Lalin) barang antarpulau yang perlu mendapat perhatian dan pengawasan dari instansi berwenang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, terlihat sejumlah kapal dan kendaraan keluar masuk kawasan pelabuhan. Di lokasi tersebut juga terdapat bangunan gudang berukuran cukup besar yang diduga digunakan untuk menyimpan berbagai jenis barang logistik.

Aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status legalitas operasional pelabuhan, mekanisme administrasi bongkar muat, serta pengawasan terhadap arus barang yang masuk dan keluar melalui jalur laut tersebut.

Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber menyebutkan, kegiatan bongkar muat di kawasan itu berlangsung dengan pola berbeda antara siang dan malam hari.

Pada siang hari, aktivitas yang terlihat disebut menyerupai kegiatan pelabuhan rakyat pada umumnya. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dan material bangunan, seperti buah-buahan, sayur-mayur, kelapa hingga semen, diinformasikan menjadi bagian dari barang yang diperjualbelikan maupun diangkut melalui kawasan tersebut.

Sementara itu, sejumlah sumber mengungkapkan adanya dugaan peningkatan aktivitas pengangkutan barang menggunakan kapal cepat maupun kapal kayu pada malam hari hingga menjelang subuh.

Meski demikian, informasi mengenai jenis barang yang diangkut pada waktu tersebut masih memerlukan pembuktian. Belum dapat dipastikan apakah terdapat barang yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan, perpajakan, maupun peraturan cukai.

Legalitas Pelabuhan dan Administrasi Kapal Jadi Sorotan

Selain intensitas kegiatan bongkar muat, legalitas operasional pelabuhan tersebut juga menjadi perhatian masyarakat.

Pelabuhan yang dikenal dengan sebutan Pelabuhan Ali itu disebut-sebut dikelola oleh seorang pria bernama Ali. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai identitas badan usaha pengelola maupun dokumen perizinan operasional pelabuhan tersebut.

Informasi lain yang diperoleh menyebutkan adanya pungutan biaya terhadap kapal yang masuk maupun berangkat dari lokasi tersebut. Kendaraan roda empat atau lebih yang memasuki kawasan pelabuhan juga disebut dikenakan biaya tertentu.

Adapun pencatatan transaksi dan aktivitas kendaraan maupun kapal, menurut informasi sumber, masih dilakukan secara manual oleh pihak pengelola dan karyawannya.

Kondisi tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut, terutama mengenai dasar pungutan, mekanisme pencatatan administrasi, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Keberadaan papan nama pelabuhan dan keterbukaan informasi mengenai izin operasional juga menjadi hal yang perlu dipastikan oleh instansi terkait.

Dugaan Peredaran Barang Tanpa Pita Cukai Perlu Diverifikasi

Sorotan lainnya berkaitan dengan informasi mengenai kemungkinan adanya produk elektronik dan rokok yang diduga tidak dilengkapi pita cukai melalui jalur tersebut.

Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan. Belum terdapat bukti terverifikasi yang menunjukkan bahwa barang-barang tersebut benar-benar masuk atau keluar melalui Pelabuhan Ali tanpa memenuhi ketentuan hukum.

Oleh karena itu, pemeriksaan langsung oleh aparat dan instansi berwenang dinilai penting untuk memastikan jenis komoditas yang diangkut, dokumen kepemilikan, dokumen pengiriman, serta pemenuhan kewajiban kepabeanan dan perpajakan.

Sebagaimana diketahui, Batam merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) yang memiliki ketentuan khusus terkait lalu lintas barang.

Pengeluaran barang dari kawasan bebas menuju wilayah lain di Indonesia tetap harus mengikuti prosedur kepabeanan dan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila ditemukan pengiriman barang yang tidak memenuhi ketentuan, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Bareskrim, Bea Cukai dan Otoritas Pelabuhan Diminta Turun ke Lapangan

Atas berbagai informasi dan temuan tersebut, masyarakat meminta Bareskrim Mabes Polri, Bea Cukai Batam, serta otoritas pelabuhan melakukan pemeriksaan langsung terhadap aktivitas di kawasan Pelabuhan Ali, Sekupang.

Pemeriksaan diharapkan mencakup sejumlah aspek, antara lain:

1. Status legalitas dan perizinan operasional pelabuhan.

2. Administrasi kapal, termasuk izin sandar dan izin berlayar sesuai kewenangan instansi terkait.

3. Dokumen serta pencatatan aktivitas bongkar muat barang.

4. Jenis komoditas yang masuk dan keluar melalui jalur laut tersebut.

5. Dasar dan mekanisme pungutan terhadap kapal maupun kendaraan.

6. Kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai.

Masyarakat juga berharap pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi melalui pemeriksaan langsung di lapangan, termasuk pada jam-jam operasional malam hari apabila dinilai diperlukan berdasarkan hasil pemetaan dan informasi awal.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

Redaksi Masih Menunggu Klarifikasi Pengelola

Saat mendatangi lokasi dalam beberapa kesempatan, media ini melihat adanya aktivitas kapal yang melakukan kegiatan bongkar muat. Sejumlah sumber setempat juga menyebut bahwa pihak pengelola tinggal di sekitar kawasan pelabuhan tersebut.

Namun, untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dan klarifikasi dari pihak pengelola Pelabuhan Ali, Bea Cukai Batam, serta otoritas pelabuhan terkait status perizinan, mekanisme operasional, dan sistem pengawasan lalu lintas barang di lokasi tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak-pihak terkait.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pengelola maupun instansi yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Prinsipnya, setiap dugaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan dan profesional. Publik berhak mengetahui apakah aktivitas di Pelabuhan Ali telah berjalan sesuai ketentuan atau justru terdapat persoalan perizinan dan pengawasan yang perlu ditindaklanjuti. /Tim-R/ Sumber Awal Keprinow

error: Content is protected !!