Komisi II DPR-RI Buka Peluang Otsus Aceh Jadi Permanen, Wagub: Terima Kasih atas Komitmennya
RajaNews.Xyz | BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E., menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan Komisi II DPR RI terhadap kelanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Aceh. Dalam kunjungan kerja ke Banda Aceh, Jumat (25/07/2025),
Komisi II membuka opsi pembentukan Panitia Kerja (Panja) khusus guna mengkaji kemungkinan menjadikan Dana Otsus sebagai kebijakan permanen demi menjamin kesinambungan pembangunan daerah.
Pertemuan berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Aceh, Wakil Ketua DPRA, Plt. Sekda Aceh, Kajati Aceh, para kepala daerah se-Aceh, akademisi, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Rombongan Komisi II dipimpin Wakil Ketua Dede Yusuf Macan Effendi.
Wagub Fadhlullah menegaskan bahwa Dana Otsus masih menjadi tulang punggung pembangunan Aceh, terutama untuk sektor pelayanan dasar. Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 77 persen belanja Pemerintah Aceh bersumber dari dana transfer pusat, termasuk Dana Otsus.
“Dana Otsus telah mendorong pergerakan ekonomi daerah, khususnya dalam pelayanan dasar. Kami berharap Komisi II DPR RI bisa memperjuangkan perpanjangan, bahkan permanenisasi Dana Otsus untuk Aceh,” ujar Fadhlullah.
Kepala Bappeda Aceh dan Kepala BPKA turut menyampaikan pentingnya keberlanjutan Dana Otsus. Jika dana ini dihentikan, pembangunan di berbagai sektor, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan mengalami perlambatan signifikan.
Senada dengan itu, Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin menekankan peran Dana Otsus dalam menopang layanan kesehatan melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang menjadi andalan rumah sakit rujukan provinsi tersebut.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, Dede Yusuf, menegaskan bahwa Aceh tidak boleh dianak tirikan dalam kebijakan nasional.
“Jika Papua bisa memperoleh perhatian penuh, maka Aceh juga layak mendapatkan perlakuan yang setara. Kami terbuka untuk pembahasan lebih lanjut, termasuk membentuk Panja dan mengkaji kemungkinan menjadikan Dana Otsus sebagai kebijakan permanen,” ujarnya.
Dukungan juga disampaikan anggota Komisi II lainnya, seperti Deddy Yevri Hanteru Sitorus (PDIP), H. Mohammad Toha (PKB), Heri Gunawan (Gerindra), Ahmad Heryawan (PKS), dan Aria Bima (PDIP). Mereka mendorong evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Otsus dan menyatakan kesiapan membentuk Panja khusus untuk Aceh.
“Dana Otsus bukan sekadar diperpanjang, tapi harus dipermanenkan. Ini bentuk penghargaan terhadap sejarah, kontribusi, dan pengorbanan Aceh bagi keutuhan NKRI,” tegas Aria Bima.
Menanggapi dukungan tersebut, Wagub Fadhlullah menyatakan kesiapan Pemerintah Aceh untuk menggelar Focus Group Discussion (FGD) lanjutan bersama DPR RI dan kementerian teknis di Jakarta.
“Kami ingin suara Aceh tidak hanya didengar, tapi juga diperjuangkan di tingkat nasional. Terima kasih atas komitmen tulus seluruh anggota DPR-RI,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, para kepala daerah juga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari minimnya keterwakilan putra-putri Aceh di lembaga pendidikan kedinasan seperti Akpol dan IPDN, hingga persoalan legalitas desa-desa di kawasan hutan Gayo Lues yang belum diakui secara administratif.
Wagub Fadhlullah juga menyinggung isu mahalnya harga tiket penerbangan dari dan ke Aceh, terutama pada momen-momen tertentu yang mencapai angka fantastis.
“Harga tiket dari Jakarta ke Aceh bisa tembus Rp.12 juta saat hari besar. Padahal, rakyat Aceh punya jasa besar dalam sejarah penerbangan nasional, termasuk dalam pembelian pesawat pertama Garuda Indonesia melalui penggalangan emas oleh rakyat,” pungkasnya.
Pimpinan Redaksi
(Said Yan Rizal)
