RajaNews.Xyz | Jakarta, – Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPSA RI), Rahmad Sukendar, melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait langkah pemberantasan premanisme yang baru digencarkan setelah dikeluhkan kalangan pengusaha.
Hal ini menyusul pernyataan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, yang mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolri dan pemerintah daerah untuk memberantas aksi premanisme dan pungutan liar (pungli) yang mengganggu iklim investasi di Indonesia.
“Kenapa baru sekarang ribut kalau aksi premanisme dianggap mengganggu investasi? Seharusnya sejak lama pemerintah dan aparat penegak hukum sudah bertindak tegas, menyikat habis para preman yang berlindung di balik baju ormas,” tegas Rahmad Sukendar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/4).
Ia menyoroti fenomena premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah lama meresahkan masyarakat, namun terkesan dibiarkan. Rahmad menilai negara seolah baru tersadar setelah aktivitas mereka mulai menghambat masuknya investor dan merugikan perekonomian.
“Ketika rakyat kecil, pelaku UMKM, bahkan petani dan nelayan dipalak, negara diam. Tapi giliran investor asing terganggu, baru tergopoh-gopoh bertindak. Ini logika yang sangat keliru dalam tata kelola keamanan dan ketertiban umum,” tambahnya.
Menurut Rahmad, premanisme dalam bentuk apapun harus diberantas tanpa pandang bulu, termasuk ormas yang selama ini berlindung di balik atribut legalitas tetapi melakukan intimidasi, pemerasan, dan kekerasan.
“Jangan tunggu korban jatuh atau investor hengkang baru bergerak. Penegakan hukum harus tegas dan konsisten. Negara tidak boleh kalah oleh preman,” tutupnya.
Rahmad Sukendar pun mendesak pemerintah agar tak hanya berhenti pada koordinasi antar lembaga, tetapi segera mengambil tindakan nyata di lapangan demi menciptakan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.
(Red)
